Bahan Ajar kuntansi Sektor Publik

BAB 1

KAREKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

A.     Pengertian Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga2 pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa2 sebelumnya.

            Dalam pemerintahan sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan2 yang dilakukan pemerintah. Jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik.

            Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan2 publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya.

            Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.

            Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal ini tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

            Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi utnuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor pulik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

B.      Sifat Dan Karakteristik akuntansi Sektor Publik.

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat . Akuntansi dugunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan2 yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

            Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulance. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

ü  Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Pendapatan per kapita (GNP/GDP), Struktur Produksi, Tenaga Kerja, Arus Modal dalam negeri, Cadangan Devisa, Nilai Tukar mata uang, Utang dan Bantuan luar negeri, Infrastruktur, Teknologi, Kemisikinan dan Kensenjangan ekonomi, Sektor Informal.

2. Faktor Politik

Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain :

ü  Hubungan negara dan masyarakat, Legitimasi pemerintah, Tipe rezim yang berkuasa, Ideologi negara, Elit Politik dan massa, Jaringan Inernasional, Kelembagaan.

3. Faktor Kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara laian :

ü  Keragaman suku, (ras, agama, bahasa, dan budaya), Sistem nilai di masyarakat, Historis, Sosiologi Masyarakat, Karakterisitik Masyarakat, Tingkat pendidikan.

4. Faktor Demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

ü  Pertumbuhan penduduk, Struktur usia penduduk, Migrasi, Tingkat kesehata.

3. Value For Money

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

ü   Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana oganisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

ü   Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

ü   Efektiitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditamban dua elemen lain yaitu: keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (social opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik secara merata (equality). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melaikan dilakukan secara merata.

Secara skematis, value for money dapat digambarkan sebagai berikut :

 

                                                                                                                                                        

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contoh input adalah : dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah, dan sebagainya. Input dapat dinyatakan secara kuantitatif, misalnya jumlah dokter, luas tanah, jumlah guru, dan sebagainya. Input pula dinyatakan dengan nilai uang, misalnya biaya dokter, harga tanah, gaji guru, dan sebagainya.

Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Pada umumnya output yang diinginkan saja yang dibicarakan, sedangkan output yang tidak didinginkan atau efek samping, misalnya peningkaan polusi yang terjadi akibat dubuatnya jalan baru, jarang dibicarakan. Mengukur output lebih sulit dilakukan terutama untuk pelayanan sosial, seperti pendidian, keamanan atau kesehatan. Misalnya, output yang dihasilkan polisi adalah tegaknya hukum dan peraturan atau rasa aman masyrakat. Akan tetapi bagaimana mengukur output tersebut Barangkali dapat dikatakan bahwa ukuran output adalah turunnya angka kriminalitas, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena turunya anka kriminalitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti peran pendidikan, perbaikan ekonomi, dan sebaginya sedangkan aktivitas polisi hanyalah salah satu faktor saja.

Sasaran Antara (Throughput)

Analisis value for money memerlukan data input dan output yang memadai karena value for money mempunyai kaitan erat dengan pengukuran output dan input. Permasalahan yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya data yang lengkap terutama data output. Tidak tersedianya data output yang lengkap tidak berarti analisis value for money tidak dapat dilakukan. Karena untuk mengukur output seringkali terdapat kesulitan, organisasi sektor publik menggunakan output antara (intermediate output) atau indikator kinerja (performance indicator) sebagai alat ukur output.

Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Sebagai contoh, outcome yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh dinas kebersihan kota adalah terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai.

            Value for money dapat dicapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan peningkatannya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good govermance. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain :

-          Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;

-          Meningkatkan mutu pelayanan publik;

-          Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;

-          Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

4. Perbedaan Dan Persamaan Sektor Publik Dengan Sektor Swasta.

Pebedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu :

-          Tujuan organisasi, Sumber Pembiayaan, Pola Pertanggungjawaban, Struktur Organisasi, Karakteristik anggaran, Stakeholder yang dipengaruhi, dan Sistem akuntansi yang digunakan.

Tabel 1.1

Perbedaan Sifat dan karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta.

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan Organisasi	Nonprofit Motive	Profit motive
Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, Penjualan aset negara, dsb.	Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, Pembiayaan ekternal : Utang bank, pbligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel : data, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutuo untuk publik
Sistem Akuntasi	Cash Accounting	Accrual Acconting

1. Tujuan Organisasi, Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba (profit motive), sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik (public service), seperti : pendidikan,kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum trasportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).
2. Sumber Pembiayaan, perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaan. Struktur pembiayaan sektor publik berebda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah.
3. Pola Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemebrian pelayanan publik nerasal dari masyrakat (public funds).
4. Struktur Organisasi, secara kelembagaan , organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor swasta dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional (cross functional), dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi.
5. Karakteristik Anggaran dan Stakeholder, jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikkasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.

Tabel 1.2

Perbedaan Stakeholder sektor publik dengan sektor swasta

Stakeholder Sektor Publik

Stakeholder Sektor Swasta

Stakeholder Eksternal : Masyarakat pengguna jasa publik Masyarakat pembayar pajak Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi Bank sebagai kreditor pemerintah Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. Investor asing dan Country Analyst Generasi yang akan datang Stakeholder Internal : Lembaga negara (misalnya: Kabinet, MPR,  DPR/DPRD, dsb) Kelompok Politik (partai politik) Manajer publik (gubernur,bupati,direktur BUMN/BUMD) Pegawai Pemeintah

Stakeholder Eksternal : Bank sebagai kreditor Serikat buruh Pemerintah Pemasok Distributor Pelanggan Masyarakat Serikat dagang (trade union) Pasar modal Stakeholder Internal : Manajemn Karyawan Pemegang Saham

6. Sistem Akuntansi, perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (cash accounting)

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

      Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda denga sektor swasta,a akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu :

1. Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian intergral dari sistem ekonomi disuatau negara dan keduannya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Keduannya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kalangan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif.
3. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sktor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu:perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.
4. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehata, penyediaan energi, dan sebagainya.
5. Kedua sektor terikat pada perarturan perundangangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

5. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif pogram dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai peemrintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Kauntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen mapun alat informasi bagi publik. Bagi Pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

6. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembagunan. Istilah “sektor publik” mulai dipakai pertama kali tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan. Kedudukan sektor publik bertambah lemah karena orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cendrung mengabaikan pembangunan sektor publik.

            Baru pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM) dan reinventing government dibanyak negara terutama negara Anglo-Saxon. NPM berakar dari teori manajemen yang pada  dasarnya beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dana manajemn pada sektor publik. Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta kedalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering-CCT), dan privatisasi perusahaan2 publik.

            Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan2 yang terjadi. Sebagai contoh adalah terjadi perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasisi akrual. Perubahan akuntansi dari basis kas menjadi akrual merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon. Pemerintah New Zealand yang dianggap paling maju dan sukses dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejak tahun 1991 yang kemudian diikuti oelh Jepang, Itali dan negara2 Eropa lainnya, meskipun di Itali sistem tersebut kurang efektif dan kurang sukses. Tujuan memperkenalkan sisitem akuntansi akrual adalah membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik.

7. Akuntansi Sektor Publik Good Bovernance

Pengertian goverment dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan2 publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai “ the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara itu, United Nation Devolopment Program (UNDP) mendefiniskan governance sebagai “ the exercise of political. Economic, and administrative authority to manage an nation’s affair at all levels”’ Dalam hal ini, Wold bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup. Administrai govermance mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Karakteristik Good Govermance Menurut UNDP

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi :

1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keuputusan baik secara langsung maupun tidak langsung memlalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. Transparency. Transparansi dibagun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsiveness. Lembaga2 publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. Consensus ariention. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efficiency and Effectivensess. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara  berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Accountability. Pertanggungjawab kepada pihak publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Strategic Vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

8. Akuntabilitas Publik

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksana akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti : pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, depertemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Pengertian Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam : (1) akuntabilitas vertikal (vertikal accountability), dan (2) akuntabilitas horisontal (horizontal accountability).

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountibility for probity and legality),
2. Akuntabilitas proses (process accountability),
3. Akuntabilitas program (program accountibility),
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

9. Privatisasi

Perusahaan publik juga tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi,nepotisme, inefisiensi, dan sumber pemborosan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya.Kinerja perusahaan2 publik. Rendahnya kinerja perusahaan publik diperkuat dengan bukti ambruknya sektor bisnis pemerintah di banyak negara sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan pemerintah dalam menjalankan perusahaan publik secara ekonomis dan efisien (Nicholls, 1991). Di Indonesia sendiri, masih banyak perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD) yang dijalankan secara tidak efisiensi yang dialami oleh BUMN dan BUMD tersebut abtara lain disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi, rent seeking behaviour, dan manajemen yang buruk.

10. Otonomi Daerah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan ototonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia’ merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Misi utama kedua UU tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

BAB 2

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of management Accounts (1981) mendefinisikan akuntansi managemen sebagai suatu proses pengindetifikasikan, pengukuran, pengakumulasikan, penganalisaan, penyiapan dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Dalam Statements on Management Accounting IA. Tentang Definisi Akuntansi Manajemen, akuntansi manajemen didefinisikan sebagai berikut :

“The process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial informastion used by management to plan,evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and accounrability for its resources.”

Sementara itu, Chartered Institute of Management Accountants (1994) dalam Jones & Pendlebury (1996) membuat definisi yang lebih luas dari pada definisi yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, terutama dalam hal luas informasi yang diberikan.Yang definisinya yaitu Akuntansi Managemen sebagai suatu bagian intergral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk :- Perumusan strategi, -Perencanaan dan pengendalian aktivitas, -Pengambilan keputusan,- Pengoptimalan penggunaan sumber daya,- Pengungkapan (disclousure) kepada shareholders dan pihak luar organisasi,- Pengungkapan kepada karyawan, dan pelindungan aset.

B. Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi

            Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang.

Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heteregon. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Sementara itu tingkat ketidakpastian (turbulansi) yang dihadapi sektor publik dimasa-masa mendatang akan semakin tinggi. Sebagai misal perkembangan internet menyebabkan munculnya gagasan dikembangkan e-government, E-government merupakan upaya untuk memperbaiki proses dan prosedur administrai di pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi (internet) agar memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakholder-nya.

Informasi akunatnsi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu : 1. Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc, 2.Informasi kuantitatif ataukah kualitatif, dan 3. Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informasl.

C. Akuntansi Sebagai Alat Pengendalian Organisasi

            Untuk menjamin bahwa stategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperluakan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Sementara itu organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (value for money), akuntansi manajemen memiliki terutama dalam ukuran moneter.

Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (financial control) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (organizational control). Pengendalian keuangan terkait dengan pearturan atau sitem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik.

D. Proses Perencanaan Dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik

            Perencanaa dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut (follow up) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding, Peencanaan dan pengendalian merupakan suati proses yang membentuk suatu organisasi. Kones and Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap, yaitu : 1. Perencanaan tujuan dan sasaran dsar, 2. Perencanaan operasional, 3.Penganggaran, 4.Pengendalian dan pengukuran, dan 5. Pelaporan, analisis dan umpan balik.

Gambar 2.1

Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik

           

                Revisi/modifikasi Tujuan

                     Tujuan dan sasaran Dasar

       

                                                                Revisi Perencanaan Operasional

                                                                                      Revisi Anggaran

                                                                                       Aksi                                                                          

E. Peran Akuntansi Managemen Sektor Publik

Peran utama akuntansi Manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimlulai sejak dilakukan perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi : 1. Perencanaan strategik, 2.Pemberian informasi biaya, 3.Penilaian investasi, 4.Penggaran, 5.Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services) dan 5.Penilaian kinerja.

Perencanaan Stategik. Untuk memberikan jaminan dialokasikanya sumber daya imput secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, akitivitas, atau proyek.

Pemberian informasi biaya, biaya (cost) dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu : A. Biaya input, adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan.Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku, B. Biaya output, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga samapai ke tangan pelanggan.C. Biaya Proses, adalah dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya depertemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dsb.

Cost Finding, pada tahap cost finding, pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk/jasa pelayanan.

Cost recording. Setelah berhasil dilakukan cost finding, tahap berikutnya adalah melakukan cost recording yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi.

Cost analyzing. Setalah dilakukan pencatatan biaya, tahap berikutnya adalah melakuakan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya (cost driver) agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya.

Strategic cost management, setelah dilakukan analisis biaya, tahap berikutnya adalah mentukan strategi penghematan biaya agar tercapainya value for money.

Cost reporting, tahap terakhir ini memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diaregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksteranal. Informasi akuntansi manajemen hendaknya dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan prinsip value of money dan public accountability organisasi sektor publik.

Penilian Investasi,akuntansi menajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi Managemen diperlukan dalam penilaian investasi karena dapat menilai invesatasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuantungan dari suatu investasi.

Penganggaran, akuntansi manajemen memainkan peran yang vital dalam proses pemilihan program, penentuan biaya program, dan penganggaran. Akuntansi manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian , akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penggaran.

Penentuan Biaya Pelayanan (Cost of Services) dan Penentuan Tarif Pelayanan (Charging for Services). Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasapelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Penetuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services) merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh, pemerintah daerah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib, nyaman dan aman serta biaya operasionalnya.

Penilaian Kinerja, merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisien dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen bebrperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indocator) dan satuan ukur untuk masing2 aktivitas yang dilakukan.

BAB 3

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

1. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program2 atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakanya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Engendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu : (1) perencanaan, (2) Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, (3) Komunikasi informasi, (4) Pengembilan keputusan, (5) Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berprilaku sesuai dengan tujuan organisasi, (6) Pengendalian, dan (7) penilaian konerja.

            Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat2 pertanggung jawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia harus dilakukan sejak proses seleksi dan rekrutmen, traning, pengembangan, dan promosi hingga pemberhentian karyawan. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Kesemua unsur tersebut hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi.

2. Tipe Pengendalian Manajemen

Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Pengendalian preventif (preventive control). Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program2.
2. Pengendalian operasional (operational control). Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian
3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi konerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

3. Struktur Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen harus disukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban (responsibility centers). Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajemen yang bertanggungjwaba terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.Dengan tujuan yaitu :

1.      Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya

2.      Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi

3.      Memfasilitasi terbentuknya goal congruence

4.      Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompentensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat

5.      Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan

6.      Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien

7.      Sebagai alat pengendalian anggaran.

4. Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi : (1) perumusan strategi (strategy formulation), (2) perencanaan strategik (strategik planning), (3) penggaran, (4) operasional (pelaksanaan anggaran, dan (5) evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode management by walking around.

Faktor2 yang mempengaruhi god congruence tersebut dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor pengendalian formal dan informal. Faktor pengendalian formal misalnya adalah sistem pengendalian manajemen, sistem aturan (rules of the game) dan reward & punishment system. Sementara itu, faktor informal terdiri atas faktor eksternal dan internal.

Perumusan Strategi (Strategy Formulation)

Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target (outcome), arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak (top management). Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa GBHN yang akan menjadi acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Hasil perumusan strategi lebih bersifat permanen dan berjangka panjang, bisa ber jangka 4,5,10 atau bahkan 20 tahun.

Startegi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi merupakan strategi global (makro) atau dalam perusahaan disebut corporate level strategy. Strategi makro tersebut kemudian dijabarkan (break down) menjadi strategi yang lebih mikro dalam bentuk program2, kegiatan, atau proyek (dalam perusahaan disebut unit business level strategy).

Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai SWOT (strength, weakness, opportunity, threat). Analisis SWOT dikembangkan dengan menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi (core competence) dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi perusahaan dapat berubah atau mengalami revisi (strategy revision), jika terdapat lingkungan yang berubah yang dipengaruhi oleh adanya ancaman (threat) dan kesempatan (opportunity) misalnya adanya inovasi teknologi baru, peraturan pemerintah baru, atau perubahan lingkungan politik dan ekonomi lokal dan global.

Proses perumusan strategi pada organisasi sektor publik dipengaruhi oleh perkembangan di sektor swasta. Sama halnya dengan sektor swasta. Tahap awal dari manajemen strategik pada sektor publik adalah perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi. Olsen dan Edie (1982) menyatakan bahwa proses perumusan strategi terdiri atas lima komponen, yaitu.

• Pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan rerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai.
• Analisis atau scanning lingkungan, terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran (assesment) faktor2 eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi.
• Profil internal dan audit sumber daya, yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategik
• Perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi
• Implementasi dan pengendalian rencana strategik.

 

                                                                            

^{INTERNAL ENVIRONMENTAL ANALYSIS                                                                                 EXTERNAL ENVIRONMENTAL ANALUSIS}

 

                                                                                                                              

                                                                                                    

Model Perumusan Strategi pada Organisasi Sektor Publik

Perencanaa Strategik (Strategic Planning)

Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik (strategic planning). Perencanaan strategik adalah proses penentuan program2, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang dibutuhkan.

Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi

Perencanaa strategik sangat penting bagi organisasi. Manfaat perencanaa strategik bagi organisasi antara lain : (a) sebagai sarana untuk memfasilitasi tercipnya anggaran yang efektif, (b) sebagai sarana untuk memfokuskan manajer oada oelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, (c) sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal (efektif dan efisien). (d) sebagai rerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek (short term action), (e) sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas, dan (f) sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi.

Mengubah Perencanaan Strategik menjadi Tindakan Nyata

Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan, Akan tetapi, perubahan belum tentu berjalan dengan mulus meskipun sudah dilakukan perencanaan strategik. Perencanaan strategik perlu ditrnslasikan dalam bentuk tindakan2 kongkrit, untuk itu perencanaan strategik harus disukung oleh hal2 berikut : a) struktur pendukung, baik secara manajerial maupun political will, b) proses dan praktik implementasi di lapangan dan, c) kultur organisasi.

BAB 4

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A.Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan penyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggraan. Penggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penggangaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penggaran sektor swasta yang relatif kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program2 yang dibiayai dengan uang publik.

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :1) aspek perencanaa, 2) aspek pengendalian, 3) aspek akuntabilitas publik.

B. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpsentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan : 1) berapa biaya atas rencana2 yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan 2) berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

C. Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Tidak semua aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menetukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut.

Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah

Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk memepengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria berikut :- Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat,- Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen2 pemerintah propinsi dan daerah.

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu :

Ø  Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ø  Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyrakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperluakan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice) dan trade offs.

Ø  Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga2 publik yang ada.

D.Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alata koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik.

Anggaran sebagai alat perencanaan (Planing Tool)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk : (a) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. (b) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.(d) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan2 pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan melalui anggaran. Anggaran publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara yaitu : (a) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan,(b) Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable) (c) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians, (d) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (fiskal tool)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi2 dan estimasi ekonomi.Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Anggaran Sebagai Alat Politik (political tool)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas2 dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (coordination and communication tool)

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendektesi terjadinya inkosistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (performance measurement tool)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Anggaran Sebagai Alat Motivasi (motivation tool)

Anggaran Sebagai alat untuk Menciptakan Ruang Publik (public sphere)

5. Jenis-Jenis anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu : 1) Anggaran Operasional dan Anggaran Modal.

6. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi :

1. Otorisasi oleh legislatif, anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif, anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3. Keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund)
4. Nondiscretionary Appropriation, jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara ekonomi, efisien dan efektif.
5. Periodik, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan.
6. Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong2 pemborosan dan inefisensi anggaran serta dapat megakibatkan munculnya understimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
7. Jelas, anggaran hendaknya sederhana dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
8. Diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

7. Proses penyusunan Anggaran Sektor Publik

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program2 apa yang direncanakan pemerintah untuk menigkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program2 tersebut dibiayai.

Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah : (1) Tujuan dan target yang hendak dicapai, (2) Ketersediaan sumber daya (faktor2 produksi yang dimiliki pemerintah, (3) Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, (4) Faktor2 lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar , perubahan sosial dan politik, bencana alam, dsbnya.

8. Prinsip-prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran

Sebelum membahasa lebih jauh siklus anggaran, perlu diketahui arti penting dan keterlibatan pemerintah (termasuk juga pemerintah daerah) dalam proses penganggaran. Richard Musgrave seperti yang dikutip Coe (1989) mengindentifikasi tiga pertimbangan ekomis mengapa pemerintah perlu terlibat dan bisinis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilitas ekonomi, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya.

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintah. Pada dasarnya prinsip2 dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik Ihenley et al., 1990). Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas :

1. Tahap persiapan anggaran (preparation)
2. Tahap ratifikasi (approval/ratifaction)
3. Tahap implementasi (implemention) dan
4. Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting & evaluation)

Tahap Persiapan Anggaran (Budget preparation)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada sistem anggaran yang digunakan. Besarnya mata anggaaran pada suatau anggaran yang menggunakan “line-item budgeting,” akan berbeda pada “input-output budgeting,” program budgeting,: atau:zero based budgeting”.

Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap berikutnya adalah budget ratifacation. Tahap ini merupakan tahap melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga harus mempunyai “politic skill,” salesmanship,” dan coalition building” yang memadai. Intergritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.

Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

Tahap pelaporan dan evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.

BAB 5

JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Perkembangan anggaran sektor publik

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangan telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan.

Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul dimasyarakat. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah : (a) Anggaran tradisionla atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public management.

Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan dinegara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalisme dan (b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item.

Incrementalism

Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggung jawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money; Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional.

1. Anggaran tradisional yang bersifat “incrementalism” cendrung menerima konsep harga pokok pelayanan historis (historic cost of service) tanpa memperhatikan pertanyaan seperti Apakah pelayanan tertentu yang dibiayai dengan pengeluaran pemerintah masih dibutuhkan atau masih menjadi prioritas ?
2. Apakah pelayanan yang diberikan telah terdistribusi secara adil dan merata di antara kelompok masyarakat ?
3. Apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien ?
4. Apakah pelayanan yang diberikan mempengaruhi pola kebutuhan publik ?

Line-item

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang.

Anggaran Publik Dengan Pendekatan NPM

Era New Public management

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sitem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokrasi, dan hirarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.

Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuan dalam perdaganggannya yang dikenal dengan konsep “reinventing goverment”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah :

1. Pemerintah Katalis : Fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (producing). Sebaiknya pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan/atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan nonprofit lainnya).
2. Pemerintah milik masyarakat: memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community). Sebagai misal, masalah kesempatan umum adalah juga merupakan tanggungjawab masyarakat, tidak hanya kepolisian.
3. Pemerintah yang kompetitif: menyuntikan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Pemerintah yang digerakan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakan oleh misi.
5. Pemerintah yang berorientasi hasil:membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana yang dialokasikan.
6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasikan pelanggannya. Penerimaan pajak memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya harus disetujui oleh DPR/DPRD.
7. Pemerintahan wirausaha: mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.Pemerintah tradisional cendrung tidak berbicara tentang upaya untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya.
8. Pemerintah antisipatif: berupaya mencegah daripada mengobati.Pemerintah tradisional yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.
9. Pemerintah disentralisasi:dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja.Lima puluh tahun yang lalu, pemerintahan yang sentralistis dan hierakhis sangat diperlukan. Pengambilan keputusan harus berasal dari pusat, mengikuti rantai komandonya hingga sampai pada staf yang paling berhubungan dengan masyarakat dan bisnis.
10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme adminitratif (sistem prosedur dan pemaksaan).

Perbandingan Anggaran Tradisional dengan Anggaran Berbasis Pendekatan NPM

ANGGARAN  TRADISIONAL	NEW PUBLIC MANAGEMENT
Sentralistis	Desentralisasi & devolved management
Berorientasi pada input	Berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money)
Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang	Utih dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang
Line-item dan incrementalism	Berdasarkan sasaran kinerja
Batasan departemen yang kaku (rigid department)	Lintas departemen (cross department)
Menggunakan aturan klasik : vote accounting	Zero-base budgeting, planing programming budgeting system
Prinsip anggaran bruto	Sistematik dan rasional
Bersifat tahunan	Bottom-up budgeting
spesifik

Perubahan Pendekatan Anggaran

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik.

Anggaran Kinerja

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisionlal, khusunya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Angagran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Sistem anggran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrukemn untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Zero Based Budgeting (ZBB)

Konsep zero based budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep based budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-base).

Proses Implementasi ZBB

Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Indentifikasi unit-unit keputusan, 2.Penetuan paket-paket keputusan, 3.Meranking dan mengevaluasi paket keputusan

Planning, Programming, And Budgeting System (PPBS).

PPBS Merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.

BAB 6

ANALISIS INVESTASI PUBLIK

Program Investasi Publik

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek.

Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/investasi.Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek2 dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/invesatasi.

Dikebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, di antaranya adalah :

1. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
2. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang
3. Mengevaluasi relevansi proyek2 yang ada
4. Mengembangkan analisi dan perencanaan untuk pengeluaran invesatasi dan pengeluaran rutin.

Penentuan Kebutuhan Investasi Publik

Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing2 unit organisasi.Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran.

Pengeluaran invesatasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Peniliaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang kaan dibeli.

Aspek kelayakan Investasi

Dalam perencanaa dan analisis invesatasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu invesatasi tertentu.

1. Aspek teknis, merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan invesatsi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.
2. Aspek Sosial dan Budaya, untuk melaksanakan suatu proyek maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
3. Aspek Ekonomi dan Finansial, meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusnya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber2 daya yang digunakan.
4. Aspek Distribusi, keputusan invesatasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Unutk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek invesatasi; dari mana mendapatkan modal untuk melaksanakan proyek, apakah dari public revenue atau oleh individu.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Invesatasi Publik

Adalah : 1. Tingkat diskonto yang digunkan, 2. Tingkat Inflasi, 3. Risiko dan ketidakpastian, 4. Capital rationing.

Tingkat Diskonto, merefleksikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan (required rate of return), maka proyek tersebut harus ditolak.

Inflasi, penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan dimasa depan yang diharapkan (expected future returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi.

Risiko dan Ketidakpastian, required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor2 tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara (country risk) yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country.terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkan risiko investasi.

Capital Rationing, adalah keadaaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan akan tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi2 yang diajukan.

Pada organisasi sektor pulik, selain memperhatikan faktor2 di atas penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal2 berikut :

1. Tingkat utang oemerintah, 2.Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan (social opportunity cost rate), 3.Social time preference rate.

Teknik Dasar Penilaian Investasi Publik

Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu suatu proyek investasi, ayitu :

1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan, organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya.
2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan (cost/benefit relationship). Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukan analisis manfaat dan biaya sosial (social cost/benefit) yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan.
3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah.langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langka kedua ini.
4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi, rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan.

BAB 7

PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK

(CHARGING FOR SERVICE)

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service), Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu : (1) pajak, dan (2) pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik (charging for service). Hal tersebut karena pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal (kontraprestasi) individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak.

A.    Pelayanan Publik Yang Dapat Dijual

Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya : (1) Penyediaan air bersih, (2) Transportasi publik, (3) Jasa pos dan telekomunikasi, (4) Energi dan listrik, (5) Perumahan rakyat, (6) Fasilitas rekreasi (pariwisata), (7) Pensisikan, (8) Jalan Tol, (9) Irigasi, (10) Jasa pemadam kebakaran, (11) Pelayanan kesehatan, (12) Pengolahan sampah/limbah.

Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengkomsumsi tidak dapat menikmati barang/jasa tersebut. Contoh barang privat adalah makanan, listrik, telepon, dsb.

Barang publik adalah barang2 kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contoh barang publik adalah pertahanan nasional, pengendalian penyakit, jasa polisi dsb.

Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah dapat melakukan tiga tindakan, yaitu : (1) mendirikan sekolah negeri yang murni milik pemerintah dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, (2) memberikan subsidi pendidikan kepada lembaga2 pendidikan, dan (3) menyerahkan pihak swasta untuk ikut menyelenggarakan pendidikan. Hal yang sama juga terjadi untuk penyediaan transportasi publik dan pelayanan kesehatan.

Pada tataran praktik, terdapat kesulitan dalam membedahkan barang publik dengan barang privat. Beberapa sebab sulitnya membedahkan barang publik dengan barang privat yaitu :

1.      Batasan antara barang publik dengan privat sulit untuk ditentukan, barang2 yang memiliki sifat sebagai barang privat, seperti transportasi atau perumahan yang memadai dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia.

2.      Terdapat barang dan jasa yang merupakan barang/jasa publik, tapi dalam penggunanya (komsumsi) tidak dapat dihindari keterlibatannya beberapa elemen pembebanan langsung, contohnya : adalah biaya pelayanan medis, tarif obat2an dan air.

3.      Terdapat kecendrungan untuk membebankan tarif pelayanan dari pada membebankan pajak karena pembebanan tarif lebih mudah pengumpulannya. Jika digunakan pajak maka akan terdapat kesulitan dalam menentukan besar pajak yang pantas dan cukup.

Dalam hal penyediaan pelayanan publik, yang perlu diperhatikan adalah : (a) indentifikasi barang/jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat (apakah barang publik atau privat), (b) siapa yang lebih bekompeten (lebih efisien) untuk menyediakan kebutuhan tersebut (pemerintah atau swasta), (c) dapatkah penyediaan pelayanan publik tertentu diserahkan kepada sektor swasta dan sektor ketiga, (d) pelayanan publik apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun dapat ditangani oleh swasta. Pola hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

  

 

                                                    Pelayanan Publik 

  

Efisiensi Ekonomi

Ketika setiap individu bebas menentukan berapa banyak barang/jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui :

1.      Pendistribusian permintaan : siapa yang mendapatkan manfaat paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula.

2.      Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan.

3.      Pemberian insentif pada suplier berkaitan dengan skala produksi

4.      Penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa (supply of service).

Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik. Mereka yang memanfaatkan pelayanan publik lebih banyak akan membayar lebih banyak pula.

Prinsip Keuntungan

Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa tersebut dianggap “wajar” bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi pembebanan hanya dikenakan kepada mereka yang diuntungkan dengan pelayanan tersebut.

Charging for service berbeda dengan fee. Fee adalah biaya atas perijinan atau lisensi yang diberikan pemerintah. Biaya perijinan/lisensi relatif kecil, biasanya berupa biaya administrasi dan pengawasan. Biaya perijinan (lisensi) didasarkan pada : (a) kategori perijinan yang diajukan, (b) ada tidaknya keuntungan finansial yang diperoleh pemegang ijin atau lisensi atas ijin atau lisensi yang dimiliki.

B.     Argumen Terhadap Pembebenan Tarif Pelayanan

Dasar Pembebanan Tarif Pelayanan

Dalam praktik, pembebanan langsung (direct charging) biasanya ditentukan karena alasan2 sebagai berikut :

a.       Suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut.

b.      Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langkah sehingga komsumsi publik harus didisiplinkan (hemat), misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis.

c.       Terdapat variasi dalam komsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan dari pada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi.

d.      Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon.

e.       Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas.

Adanya Eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal

Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan

Penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal (seperti : tarif jalan tol, meteran untuk air). Hal tersebut dapat meningkatkan biaya penyediaan pelayanan. Akan tetapi keterukuran membuat penaksiran tarif pelayanan lebih mudah dibandingkan dengan penghitungan pajak (seperti : menghitung besarnya biaya untuk air dan listrik lebih mudah dibandingkan dengan menghitung pajak penghasilan).

Yang Miskin Tidak Mampu Untuk Membayar

Penyediaan pelayanan gratis atau subsidi mungkin sia-sia dan kurang efektif. Apakah subsidi menjamin dinikmati bagi yang miskin? Mungkin saja subsidi menguntungkan yang kaya jika korupsi oleh birokrat. Atau justru yang miskin mensubsidi yang kaya. Bila kita peduli pada golongan miskin, pendekatan terbaik adalah melalui distribusi pendapatan (lumsum transfer), tetapi hal ini sulit dilakukan di negara berkembang.

Adanya Eksternalitas, Merit good, dan persyaratan lega

Eksternalitas positif (spillover effects) misalnya tarif pelayanan yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakannya (seperti : imunisasi). Demikian juga barang yang dianggap sebagai merit good mungkin lebih baik diberikan secara gratis atau tanpa beban biaya, seperti pendidikan.

C.    Prinsip Dan Praktik Pembebanan

Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar per pelayanan. Kegagalan dalam menetapkan biaya pada situasi tertentu menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen.

D.    Kegunaan Pembebanan Dalam Praktik

Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu.

E.     Penetapan Harga Pelayanan : Berupa Harga Yang Harus Dibebankan

Jika Pemerintah hendak membebankan biaya pelayanan konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan berapa beban yang pantas dan wajar, atau dengan kata lain berapa harga pelayanan yang akan ditetapkan? Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban (charge) dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut (full cost recovery). Akan tetapi untuk menghitung biaya total tersebut beberapa kesulitan karena :

1.      Kita tidak tahu secara tepat berapa biaya (full cost) untuk menyediakan suatu pelayanan. Oleh karena itu, kita perlu memperhitungkan semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat untuk setiap jenis pelayanan.

2.      Sangat sulit mengukur jumlah yang dikomsumsi, karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan, sebagai contoh diperlukan biaya tambahan untuk pengumpulan sampah dari lokasi rumah yang sulit dijangkau atau memiliki jarak yang jauh.

3.      Pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar, jika orang miskin tidak mampu membayar suatu pelayanan yang sebenarnya vital, maka mereka harus disubsidi. Mungkin perlu dibuat diskriminasi harga atau diskriminasi produk untuk menghindari subsidi.

4.      Biaya apa saja yang harus diperhitungkan apakah biaya operasi langsung (current operation cost), atau perlu juga diperhitungkan biaya modal (capital cost).aturan umum adalah bahwa kita harus memasukan bukan saja biaya operasi dan pemiliharaan, akan tetapi juga biaya penggantian barang modal yang sudah usang (kadaluwarsa), dan biaya penambahan kapasitas. Prinsip tersebut disebut marginal cost pricing.

Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan :

1.      Biaya operasi variabel (variable operating cost)

2.      Semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan.

3.      Biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan

4.      Biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan.

F.     Permasalahan Marginal Cost Pricing

Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan, antara lain :

a.       Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu, dalam praktik, kadang biaya rata-rata (average cost) digunakan sebagai pengganti walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi. Juga terdapat masalah pengukuran dan pengumpulan data biaya yang membuat marginal cost sulit diimplementasikan.

b.      Apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek (short run MC) atau biaya marginal jangka panjang (long tun marginal cost).

c.       Marginal cost pricing , bukan berarti full cost recovery. Historic capital cost tidak mungkin dipulihkan, demikian juga full operating cost.

d.      Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukan : 1. Hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar, 2.Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut.

e.       Ekternalitas konsumsi, seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah “efisiensi harga” yang ditentukan oleh marginal cost.

f.       Pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air, dimana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga (seperti tarif progresif) yang mungkin digunakan.

G.    Kompleksitas Strategi Harga

a.       Two-part tariffs : banyak kepentingan publik (seperti listrik) dipungut dengan two-part tariff, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya komsumsi.

b.      Peal-load tariff, pelayanan publik dipungut berdasarkan r=tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi untuk periode puncap harus menggambarkan higher marginal cost (seperti telepon dan transportasi umum).

c.       Diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan (equity) melalui kebijakan penetapan harga. Jika kelompok dengan pendapatan berbeda dapat diasumsikan memiliki pola permintaan yang berbeda, pelayanan yang diberikan kepada kelompok yang berpendapatan rendah dapat disubsidi silang dengan kelompok dengan pendapatn tinggi.

d.      Full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Penertapan harga berdasrkan biaya penuh atas pelayanan publik perlu mempertimbangkan keadilan (equity) dan kemampuan publik untuk membayar.

e.       Harga diatas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga diatas marginal cost, seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perijinan atau licence fee.

H.    Taksiran Biaya

Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

-          Opportunity cost untuk staf, perlengkapan dll

-          Oppotunity cost of capital

-          Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukan value to society (opportunity cost)

-          Pooling, ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu

-          Cadangan inflasi.

BAB  8

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

A.    Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.

Oleh pihak legislatif, ukuran digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan (cost service) yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kaulitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas pelayanan publik.

Tujuan Sistem engukuran Kinerja

Secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah :

a.       Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up)

b.      Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi

c.       Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mecapai goal congruence

d.      Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

B.     Informasi Yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja

1.      Informasi Finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

2.      Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen.

Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (key variable) atau sering dinamakan sebagai key success factor, key result factor, atau pulse point,variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor2 yang menjadi sebab keseksesan organisasi.

Contoh Variabel Kunci

Dinas/Unit Kerja	Variabel Kunci
Rumah sakit dan hotel	Tingkat hunian (kamar yang dipakai : jumlah total kamar yang tersedia
Klinik kesehatan	Jumlah pelanggan (masyarakat) yang dilayani per hari
Perusahaan Listrik Negara	KWH yang terjual
Perusahaan Telekomunikasi	Jumlah pulsa yang terjual
Perusahaan Air Minum	Jumlah debit air terjual
DLLAJ	Jumlah alat angkutan umum, paid seats/capacity seats
Pekerjaan Umum	Panjang jalan yang dibangun/diperbaiki, panjang jalan yg disapu
Kepolisian	Jumlah kriminalitas yang ditangani, jmlh kecelakaan,pengaduan masy.
DPR/DPRD	Jumlah pengaduan dan tututa masyarakat, jml rapat, jmlh UU/Perda,dll
Dipenda	Jumlah pendapatan yang terkumpul

C.    Peranan Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor2 keberhasilan utama organisasi (critical success factors) dan indikator kinerja kunci (key performance indicator).

Faktor Keberhasilan Utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel2 kunci finansial dan nonfonansial pada kondisi waktu tertentu

Indikator Kinerja Kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisinis.

Pengembangan Indikator Kinerja

Pengunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efiseien dan efektif.

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk unit (unit cost), misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah tong sampah yang terangkut, biaya persiswa.

Contoh Pengembangan Indikator Kinerja

Dinas/Unit Kerja	Indikator Kinerja
Rumah sakit	Biaya total rata-rata per pasien yang masuk Biaya rata-rata rawat jalan per pasien yang masuk Buaya rata-rata pelayanan medis dan paramedis per pasien yang masuk Biaya rata-rata pelayanan umum (ninklinis) per pasien yang masuk Penggunaan fasilitas Rata-rata masa tinggal pasien di rumah sakit Jumlah pasien rata-rata per bed per tahun Rasio antara pasien baru dengan pasien lama yang masuk kembali Proporsi tingkat hunian
Klinik kesehatan	Jumklah pelanggan yang dilayani per hari per jumlah total penduduk untuk wilayah tertentu
Pekerjaan umum	Panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki/total panjang jalan Panjang jalan yang disapu atau dibersihkan/total panjang jalan Kondisi jalan Keamanan jalan (road safety)
Kepolisian	% Jumlah kriminalitas yang tertangani/jumklah kriminal yang terdeteksi/tercatat % Penurunan jumlah kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas % Jumklah pengaduan masyarakat yang tertangani/jumkah total pengaduan masyarakat yang masuk
DPR/DPRD	% Jumlah pengaduan dan tuntutan masyarakat yang tertagani/jumlah total aspirasi yang masuk Jumah rapat yang dilakukan per bulan/tahun Jumlah peraturan yang dihasilkan perbulan/tahun % Jumlah peserta rapat per total anggota
Dipenda	% Jumlah pendapatan yang terkumpul / potensi

Indikator penggunaan (utilization) pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaan publik (public demand).

Contoh lain adalah rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur.

D.    Indikator Kinerja Dan Pengukuran Value For Money

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama.

Istilah “ukuran kinerja” pada dasarnya berbeda dengan istilah “indikator kinerja”. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya mengetahui indikator2 kinerja sebagai dasar penilaian kinerja.

E.     Pengukuran Value For Money

Kinerja pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah : ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara obyektif, maka diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan.

F.     Pengembangan Indikator Value For Money

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hali ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif.

Tiga Pokok Bahasan Dalam Indikator Value For Money

Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit2 kerja pemerintah. Pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai konsep value for money atau yang dikenal dengan 3E.

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Dengan kata lain. Ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati2 atau cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan.

    

Indikator Efektivitas Biaya (Cost-Effectiveness)

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Kerena di satu pihak, mungkin pelaksanaanya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

G.    Langkah-Langkah Pengukuran Value For Money

Pengukuran Ekonomi

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif.

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahsan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisensi suatu organiasi.

   

Rasio efisensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih efisien dibanding unit B, Unit A lebih efisien tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Pengukuran Outcome

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa megukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan (Smith,1996)

Elemen-Elemen Pengukuran Kinerja VFM

 

  

                                                                                                   

                                                                                                  Equity & Equality

 

                    Efektivitas

                                                                                                                              Efisiensi 2

 

           VFM

 

                                                                                                     Efisiensi  1

 

                                                                                                      Ekonomi

Estimasi Indikator Kinerja

Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan pelayanan atau indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan mengunakan :

1.      Kinerja tahun lalu, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Hal tersebut merupakan benchmark (perbandingan) bagi unit tersebut untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan.

2.      Expert Judment, digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Expert Judgment biasanya digunakan untuk melakukan estimasi kinerja.

3.      Trend, digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja.  Y = a + bt

Dimana, Y = Indikator kinerja, a = Indikator kinerja autonomous t= time lag

4.      Regresi ini menggunakan rumus :

Y = a + b₁ X₁ + b₂X₂ + e

Y = a + b₁ X₁ + b₂X₂ + e

Dengan mengunakan rumus regresi sederhana dapat dilakukan estimasi kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan untuk menentukan sebarapa besar pengaruh variabel2 independen mampu mempengaruhi variabel independen (kinerja unit).

Pertimbangan Dalam Membuat Indikator Kinerja

Langka pertama dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efsiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Secara garis besar terdapat dua jenis tindakan kebijakan yaitu imput dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya imput untuk dikonversi menjadi output melalui satu atau beberapa proses konvesi atau operasi.

Apabila ukuran numerik outcome tidak tersedia dan ukuran efektivitas suatu program yang dapat dikuantifikasi tidak dapat ditentukan, maka perlu dikembangkan ukuran kinerja antara (surrogate). Karena ukuran pengganti tersebut tidak dapat mengukur secara tepat pencapaian program, maka ukuran tersebut harus digunakan dengan hati-hati.Terlalu banyak perhatian terhadap ukuran pengganti tersebut dapat menyebabkan prilaku disfungsional pada manajer dan pengambil keputusan.

Contoh Indikator Kinerja di Perguruan Tinggi

Pertimbangan  Input
Input mahasiswa	-          Latar belakang sosial ekonomi -          Latar belakang budaya -          Kemampuan diri -          Hambatan/kesulitan -          Tingkat ekspektasi mahasiswa dan orang tua -          Prestasi akademik
Sumber Daya	-          Jumlah dosen (pangkat,golongan, dan pendidikan) -          Jumlah staf pendukung -          Dukungan orang tua mahasiswa (finansial dan lainnya) -          Buku dan perpustakaan -          Fasilitas (tuang kuliah,lab.komputer,bahasa,kantin,dsb)
Indikator Proses
Staf	-          Kualitas dosen -          Tingkat perpindahan dosen (turnover) -          Sikap dan perilaku para staf
Perkuliahan	-          Frekuensi temu kelas dan konsultasi -          Rasio dosen/mahasiswa -          Metode mengajar -          Mismatch antara keahlian yang dimiliki dosen dengan mata kuliah yang diasuh
Kurikulum	-          Mata kuliah utama -          Mata kuliah pilihan -          Mata kuliah keahlian (spesifik) -          Sistem ujian -          Koordinasi kurikulum -          Dokumentasi kurukulum
Daya dukung pendidikan	-          Forum-forum ilmiah (seminar,workshop,kuliah tamu, dsb) -          Sarana olah raga -          Aktivitas masyarakat -          Jaringan dengan industri dan dunia bisnis -          Aktivitas cultural dan lingkungan ektra kurukuler
Organisasi	-          Manajemen perguruan tinggi -          Organisasi mahasiswa -          Tingkat keterlibatan tokoh masyarakat
Mutuality	-          Tingkat ekspektasi dosen -          Tingkat tanggung jawab mahasiswa -          Reward/punishment system
Indikator output / Throughput
Mahasiswa	-          Sikap dan perilkau mahasiswa -          Tingkat kehadiran,ketidakhadiran, dan kemangkiran -          Keterlambatan -          Kinerja akademik dan perkembangannya tiap semester -          Partisipasi kegiatan ektra kampus -          Indeks prestasi kumulatif rata-rata mahasiswa yang lulus -          Keahlian teknis (skor TOEFL rata-rata,komputer,GMAT,dsb) -          Waiting time rata-rata mahasiswa
Dosen	-          Tingkat kehadiran, ketidak hadiran, dan kemangkiran -          Keterlambatan -          Jumlah publikasi (buku,jurnal,dan artikel) -          Jumlah penelitian

BAB  9

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

A.    Pendahuluan

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalnkan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

B.     Teori Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi memiliki kaitan erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik.

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala (constraints) yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah : (1) Objektivitas, (2) Konsistensi, (3) Daya banding, (4) Tepat waktu, (5) Ekonomis dalam penyajian Laporan, (6) Materialistas.

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi.

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut.Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Daya Banding, laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat dibandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

Tepat Waktu, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Ekonomis Dalam Penyajian Laporan Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

Materialistas, suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialistas memang bersifat pertimbangan subjektif (subjective judgement), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan profesional judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu.

C.     Perlunya Sistem Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan,pengklasifikasian,pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.

D.    Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip2 yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain :

a.       Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.

b.      Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.

c.       Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efiseinsi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.

d.      Standar meghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

E.     Teknik-Teknik Akuntansi keuangan Sektor Publik

Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik, yaitu : (1) Akuntansi Anggaran, (2) akuntansi Komitmen, (3) Akuntansi Dana, (4) Akuntansi Kas, (5) Akuntansi Akrual.

Akuntasi kas, akuntansi akrual, akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dal hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar.

Akuntansi Anggaran, merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (double entry).Akuntansi anggaran merupakan praktifk akuntansi yang banyak digunakan organisasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya.

Akuntansi Komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan.Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen terkandang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi.

Akuntansi Dana (Fund Accounting), pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencairan sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik.

Perbandingan antara akuntansi dana pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik dapat digambarkan sebagai berikut :

Organiasi Bisnis	Organisasi Sektor Publik
A = U + KB	Dana  1 A = U + SD Dana 3 A=U + SD Aktiva Tetap	Dana 2 A=U + SD Dana n A= U + SD     Uatng Jk Pjg

Keterangan : A= Aktiva, SD= Saldo Dana, KB=Kekayaan Bersih, U=Utang

Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik yaitu :

1.      Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund) digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (governmental funds).

2.      Dana yang tidak dapat dibelanjakan (nonexpendable fund): untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis (proprietary funds).

Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut :

1.      Basis kas : Penerimaan kas-pengeluaran kas = Perubahan kas

2.      Basis Akrual : Pendapatan (income) – Biaya-biaya = Rugi/laba (surplus/defisit)

3.      Pendapatan (income) : Penerimaan kas selama satu periode akuntansi – saldo awal piutang + saldo akhir piutang

4.      Biaya : Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi – saldo awal utang + saldo akhir utang.

Single Entry dan Double Entry

Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan.Sementara itu pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. Kedua hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem double entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat.

BAB 10

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.

A.    Pendahuluan.

Sektor publik merupakan organiasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik, Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

B.     Tujuan Dan Fungsi Laporan keuangan Sektor Publik.

Secara umum, tujuan dan fugsi laporan keuangan sektor publik adalah :

1.      Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship), laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2.      Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organiasi lain yang sejenis jika ada.

3.      Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information): Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4.      Kelangsungan organisasi (viability), Laporan keuanagan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menetukan apakah suatu organiasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

5.      Hubungan Masyarakat (public relation), Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan dan masyarakat.

6.      Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Sumber Daya Finansial Jangka Pendek

Sumber daya finansial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Sumber keuangan jangka pendek tidak selalu dapat disediakan dengan segera. Oleh karena itu, penggunaan dana tersebut sering dibatasi. Kas merupakan contoh sumber finansial jangka pendek yang siap digunakan.

Kondisi Ekonomi

Suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimilki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya. Nilai ekonomi merupakan nilai bersih entitas (total aset – total utang).

Ketentuan Hukum, Kontraktual, dan Ketentuan Lainnya

Unit pemerintah memiliki kendala khususs dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hukum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan.

Perencanaan dan Penganggaran

Informasi akuntansi diperlukan untuk melakukan perencanaan keuangan, menghitung biaya program, dan penggangaran. Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah.

Kinerja Manajerial dan Organisasional

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Laba bukan merupakan ukuran kinerja yang relevan bagi unit pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur kinerja yang lain yang lebih tepat.

C.    Tujuan Laporan keuangan Menurut SFAC No.4

Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual,Financilan Accounting Standart Board (FASB, 1980) mengeuarkan Statment of Financial Accounting Concepts tives of financial reporting by nonbusiness organizations).

D.    Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik Dan Kepentingannya

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusu siapa yang menjadi stajeholder organisasi. Stakeholder organisasi sektor publik telah dibahas.

E.     Hak Dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :

a.       Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu :

-          Mengetahui kebijakan pemerintah

-          Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah

-          Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.

b.      Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan2 tertentu yang menjadi perdebetan publik

c.       Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard to be listened to).

F.     Perbedaab Laporan Keuangan Sektor Publik Dengan Sktor Swasta

Beberapa perbedaan laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan sektor swasta. Laporan keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta.

Perbandingan Laporan Keuangan Pemeintah dengan Sektor Swasta

Perbedaan

Laporan Departemen Pemerintah Laporan keuangan Sektor Swasta Fokus Finansial dan Politik Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial Pertanggungjawaba kepada parlemen dan masyarakat luas Berfokus pada bagian organisasi Melihat ke masa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan Laporan diperiksa oleh treasury Cash accounting Fokus Finansial Sebagian besar kinerja diukur secara finansial Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur Berfokus pada organisasi secara keseluruhan Tidak dapat melihat masa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang standar akuntansi,pasar modal, dan praktik akuntansi Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen Accrual Accounting

Persamaan Dokumen-dokumen sumber Berperan sebagai hubungan masyarakat (public relations)

G.    Luas Pengungkapan (Disclosure) Yang Diperlukan

Pemerintah harus menetukan kebijakan yang menjelaskan kompnen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan2 akuntansi tambahan untuk hal2 sebagai berikut.

1.      Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan

2.      Kebijakan menghapuskan/menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan Aktivitas.

3.      Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva2 tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya

4.      Deskripsi mengenai jenis2 transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya2 tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas.

5.      Kebijakan pemerintah dalam menetukan pendapatan operasi dan non-operasi.

6.      Pemerintah harus mengungkapan secara detail/lengkap dalam catatan (notes) laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang.

BAB  11

VALUE  FOR  MONEY  AUDIT

A.    Pendahuluan

Untuk menjamin dilakukan pertanggungjawaban publik oleh lembaga2 pemerintah maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan, tidak sekedar conventional audit, namun perlu juga dilakukan value for money audit (VFM audit).

B.     Karakteristik Value For Money Audit

Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya.

Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan2 dan kejadian2 ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas satu fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

C.    Audit Ekonomi Dan Efisiensi

Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda maka efisensi dapat terwujud ketika dengan sumberdaya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumberdaya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan : (1) apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan,gedung,ruang,dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisiensi;(2) penyebab terjadinya praktik2 yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.

D.    Audit Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Commission (1986), efektivitas berarti menyediakan jasa2 yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.

Secara lebih rinci, tujuan pelaksana audit efektivitas atau audit program adalah untuk :

a.       Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat

b.      Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan

c.       Menilai efektivitas program dan atau unsur2 program secara terpisah/sendiri-sendiri

d.      Mengidentifikasi faktor yang  menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan

e.       Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebh baik dan dengan biaya yang lebih rendah

f.       Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait

g.      Mengindentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan baik

h.      Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut.

i.        Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program

j.        Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawababkan mengenai efektivitas program.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya.

Bagan berikut menjelaskan karakteristik audit kinerja yang merupakan gabungan antara audit manajemen dan audit program :

      

Untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik (pemerintahan) diperlukan beberapa prasyarat. Prasyarat2 yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yaitu :

1.      Auditor (orang/lembaga yang melakukan audit), auditee (pihak yang diaudit), recipent (pihak yang menerima hasil audit)

2.      Hubungan akuntabilitas antara auditee (subordinate) dan audit recipent (otoritas yang lebih tinggi)

3.      Independensi antara auditor dan auditee

4.      Pengunjian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit recipent.

Hubungan antara pihak2 yang terlibat dalam audit kinerja dan fungsi dan fungsi yang terjadi diantara pihak2 tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut :

 

                 Audit Relationship                                                                         Orang yang menguji akuntabilitas

                                                                                                                                      Pihak kedua untuk pihak ketiga                                                                                                                                 dan melaporkan kepada pihak                                                                                                                                                          ketiga

                                            Fungsi Atestasi                                      Fungsi Audit         

 

                                                                    Fungsi Akuntabilitas

       Entitas menuntut akuntabilitas pihak                                                       entitas bertanggungjawab pada

       Kedua dan menerima laporan hasil pengujian                                     pihak ketiga akuntabilitas tsb

       Akuntabilitas dari pihak pertama                                                           diuji oleh pihak pertama

Management and Technical Review

Telaah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan metode/teknik khusus yang digunakan oleh entitas untuk menetukan apakah : 1) Rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, 2) terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen, 3) manajemen telah secara jelas mengkomunikasikan ekspektasinya kepada pihak2 yang bertanggung kawab atas operasi, 4) pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara reguler dengan menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari rencana dapat didektesi dan dikoreksi tepat pada waktunya.

Special Studies

Telaah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh , special studies mungkin dilaksanakan untuk : 1) Penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan, 2) menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi manajemen atau sistem akuntansi yang diterapkan, 3) Konsultasi dengan manajemen dengan masalah keuangan khusus atau berkaitan dengan kinerja, 4) mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yang mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi di masa mendatang.

E.Standar Audit Pemerintah (SAP) Tahun 1995

Sejauh ini, audit kinerja terhadap lembaga2 pemerintah di Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) tahun 1995.

1.Standar Umum

a. Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan.

b. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi/lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik, harus independen (secara organisasi maupun secara pribadi)

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

d. Setiap organisasi/lembaga audit yang melaksanakan audit berdasrkan SAP ini harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai.

F. Audit Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.Pada tataran teknis aplikatif juga berbeda, pengawasan oleh DPR/DPRD dilakukan pada tahap awal. Pengendalian dilkuakan tertutama pada tahap mencegah (operasionalisasi anggaran), yaitu level pengendalian manajemen (manajemen control) dan pengendalian tugas (task control), sedangkan pemeriksaan dilakukan pada tahap akhir.

G.Permasalahan Audit Kinerja Lembaga Pemerintah di Indonesia

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan masyarakat luas dalam pengwasan penyelenggaraan pemerintah, karena nantinya kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD dan masyarakat.

BAB  12

PROSES AUDIT KINERJA

A.Struktur Audit Kinerja

Pada dasarnya, struktur audit baik audit keuangan, audit kepatuhan , audit manajemen, audit program, dan audit jenis lainnya secara umum adalah sama.

Secara umum, struktur audit terdiri dari : 1) Tahap-tahap audit, 2)Elemen masing-masing tahap audit, 3) Tujuan umum masing2 elemen, 4) Tugas2 tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan.

Audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit diatas, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas : 1) Tahap pengenalan dan perencanaan (familiarzation and planing phase). 2) Tahap pengauditan (audit phase), 3) Tahap pelaporan (reporting phase), 4) Tahap penindaklanjutan (follow-up phase)

Struktur Audit Kinerja

TAHAP	ELEMEN
Tahap Pengenalan dan Perencanaan Tahap Audit Tahap Pelaporan Tahap Follow-up	Survei Pendahuluan Review Sistem Pengendalian Manajemen Review Hasil-hasil Program Review Ekonomi Review Kepatuhan Persiapan Laporan Review dan Revisi Pengiriman dan Penuajian Laporan Desain Follow-up Investigasi Pelaporan

C. Tahap Audit

Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen yaitu : 1) Telaah hasil2 program (program result review), 2) Telaah ekonomi dan efisiensi (economy and efficiency review, dan 3) Telaah kepatuhan (comlienace review).

D.Tahapan Pelaporan

Pengorganisasian dan pelaporan temuan2 audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Selain itu, laporan tertulis juga sangat penting untuk akuntabilitas publik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja : 1) Laporan audit kinerja harus ditulis secara obyektif, 2) Auditor tidak boleh terlalu overstate, 3) Informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten, 4) Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. 5) auditor hendaknya mengkomodasi usaha2 yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.

DAFTAR  PUSTAKA

Akuntansi Sektor publik ..Prof.Dr.Mardiansmo, MBA, Ak.